0 Prof.DR.Ing. Wardiman Djojonegoro

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro
(Mantan Menteri Pendidikan RI)

Wardiman Djojonegoro lahir di Pamekasan, Madura pada tanggal 22 Juni 1934. ia adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai kepala Sekolah Hollandsch Inlandsche Shool (HIS). Ayahnya harus berpindah-pindah setiap dua tahun sekali ke kota yang berbeda bersama keluarganya. Oleh karena itu, Wardiman menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah di beberapa kota: Pemalang, Jawa Tengah, Samarinda dan Balikpapan, Pamekasan, Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Ia menamatkan sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 1953 di Surabaya. Pada bulan September 1953 melanjutkan studi di Institute Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1954, Wardiman menyelesaikan ujian tingkat pertama (propadeuse) dengan hasil sangat memuaskan.
Dengan hasil itu, pemerintah memberikan beasiswa kepada Wardiman untuk melanjutkan studi di Technische Hogeschool Delft (TH Delft) di Nederland jurusan Arsitektur Perkapalan pada tahun 1955. Pada saat itu, konflik Indonesia-Belanda tentang Irian Barat (Papua) telah mendesak pemerintah untuk menarik semua mahasiswa di negeri Belanda. Wardiman pun harus meninggalkan Delft pada tahun 1958 dan kemudian melanjutkan di Rheinish-Westfaelische Technische Hocbshule di Aachen, Jerman Barat dan memperoleh gelar Diplom Ingenieur (Dilp. Ing) pada bidang Teknik Mesin pada tahun 1962. Beberapa tahun kemudian, Wardiman kembali ke TH Delft dan pada tahun 1985 berhasil mempertahankan disertasi dengan judul: Shipping as a Decisire Paramater in Indonesia’s energy source development “policies for the shipbuilding industry.”
Kembali ke Indonesia dari Aachen, Wardiman pertama-tama bekerja dalam jangka waktu yang pendek di Bank BAPINDO (1963-1967), dan kemudian bergabung dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dari tahun 1966-1979. Tidak lama setelah Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dibentuk, Wardiman diangkat menjadi Asisten Menteri I Riset dan Teknologi (1979-1988). Tugas ini melibatkannya pada tugas-tugas di BPTT sebagai Direktur Analisa Sistem (1981-1982) dan sebagai Deputi Ketua BPPT untuk Bidang Administrasi (1982-1993). Dan, pada tahun 1993 Wardiman diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendiidkan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan VI.
Menjadi Menteri Pendidikan
Dalam memoarnya, Wardiman berujar, “Seandainya ada suatu hari yang paling berkesan dalam seluruh kehidupan, hari itu adalah ketika untuk pertama kalinya saya menerima telepon dari Bapak Presiden, yaitu mendapat penugasan untuk memimpin suatu departemen yang besar di Republik tercinta ini.”
Penunjukkan tersebut membuat hati Wardiman bergetar oleh dua perasaan yang saling bertentangan. Beberapa saat setelah menerima tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, muncul perasaan haru, terhormat, bangga serta beruntung. Namun, secara bersamaan muncul pula perasaan was-was, keragu-raguan serta mempertanyakan akan kemampuan dirinya untuk mengemban tugas tersebut. Hal ini bercampur dengan beberapa hal yang sempat membuatnya pesimis, misalnya, pertama, lembaga Negara yang akan dipimpin adalah Departemen yang besar. Departemen ini memiliki jalur birokrasi yang kompleks dan rumit baik secara horisontal, vertikal maupun spasial. Sehingga, permasalahannya pun sangat luas dan relatif berat.
Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pakar dan ahli yang paling banyak jumlahnya sehingga relatif sulit untuk diselaraskan dengan pemikiran yang ada. Ketiga, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Wardiman lebih banyak pada aspek teknik bukan pada aspek politik, apalagi pada aspek-aspek pendudukan sehingga perlu bekerja keras untuk melaksanakan tugas secara lebih memadai. Walaupun demikian, Wardiman mengakui ketiga kesulitan tersebut tidaklah menjadi penghambat. Namun, hal tersebut menjadi dorongan, semangat, dan kehati-hatian agar amanat yang diberikannya dapat terlaksana dengan baik.
Dirasa perlu untuk menelusuri jejak para pendahulu yang sudah berjuang pada jalur yang sama, paling tidak 25 tahun sejak awal kebangkitan Orde Baru. Dengan kata lain, pembangunan tidaklah harus dimulai dari nol karena Menteri-menteri terdahulu telah meletakkan landasan. Segala kekuatan yang ada perlu diteruskan dan lebih diperkuat lagi, sedangkan masalah-masalah yang masih ada perlu dipecahkan dengan gagasan-gagasan yang perlu diperbaharui.
Dipahami pula bahwa menerapkan gagasan-gagasan yang lebih akurat dalam pembangunan pendidikan di masa depan, diperlukan penelusuran pengalaman ke belakang sejauh mungkin. Situasi politik, ekonomi, budaya dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perubahan aspirasi, cita-cita, dan harapan sehingga melahirkan tantangan-tantangan yang juga terus berkembang seolah tanpa batas.
Penelusuran sejarah pendidikan ini ditulis secara pribadi oleh Wardiman dengan judul: Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (1996). Pendidikan pada awal zaman kemerdekaan (1945-1968) diselenggarakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yaitu perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai tahun 1968. pada periode itu, sistem pendidikan masih sangat bervariasi serta ditandai oleh keragaman sistem dan tujuan pendidikan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pada periode tersebut, Wardiman menyatakan tidak banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan karena upaya pembangunan nasional yang sistematis boleh dikatakan belum dimulai secara utuh. Namun, satu hal yang dapat dipelajari dari kurun waktu tersebut ialah bahwa pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh situasi politik yang belum stabil menyebabkan pembangunan pendidikan tidak mungkin berjalan lancar.
Kemudian, pendidikan selama periode Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) tahun 1969/1970-1993-1994 merupakan periode keemasan dalam pembangunan pendidikan di tanah air. Kesempatan belajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan terus diperluas. Jumlah sekolah dasar tumbuh hampir 10 kali lipat dari 17.848 pada tahun 1940 menjadi sekitar 173.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 109 persen. Sementara, jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama tumbuh 84 kali lipat dari 322 pada tahun 1945 menjadi 26,9 ribu pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 55 persen. Kemudian, untuk sekolah menengah atas bertambah 400 kali lipat dari 27 buah pada tahun 1940 menjadi 79 buah pada tahun 1945, dan 10,7 ribu buah pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 43 persen. Sejak tahun 1945, jumlah perguruan tinggi tumbuh dari 38 menjadi 1.228 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah mahasiswa lebih dari 2 juta orang pada tahun 1993/1994, dengan angka partisipasi sebesar 9,5 persen.
Singkatnya, terdapat tiga fokus program dan kebijakan yang dilakukan oleh Wardiman Djojonegoro. Pertama, aspek perluasan kesempatan belajar, sebagai suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan sejak awal PJP I. Perluasan kesempatan belajar ini dilakukan dengan cara meningkatkan wajib belajar sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 yang mengonsepsikan pendidikan dasar bukan hanya SD 6 tahun, tetapi ditambah dengan SLTP 3 tahun.
Kedua, untuk melanjutkan kerangka landasan yang telah dibangun oleh menteri-menteri terdahulu dalam upaya meningkatkan mutu, beberapa kelanjutan program diperkenalkan oleh Wardiman seperti; pembinaan sekolah unggulan, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai, pengembangan LPTK, dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Program pascasarjana dan kegiatan penelitian dan pengembangan juga dikembangkan di perguruan tinggi dalam rangka menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, sebagai implementasi dari konsep relevansi pendidikan, maka diterapkan konsep link and match, yakni sebuah konsep yang menyelaraskan antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Kebijakan Link and Match
Dari ketiga program tersebut, konsep pendidikan link and match (kesesuaian dan keterpaduan) menjadi program utama yang dijalankan oleh Wardiman semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep ini sendiri sebenarnya tidak lahir dari pemikiran Wardiman, tetapi diintrodusir dari pendidikan di Amerika Serikat. Adalah Prof. Karl Willenbrock, pakar pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, yang mengusulkan gagasan perlunya perusahaan menjadi “bapak angkat” bagi perguruan tinggi. Dalam pemikirannya, perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih atau menyisihkan sebagian keuntungannya, tapi juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dari gagasan inilah kemudian konsep link and match diperkenalkan secara luas di dunia pendidikan.
Gagasan ini awalnya barangkali berangkat dari kerisauan tentang banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi tingkat keterampilan maupun dari segi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dunia pendidikan dan dunia kerja seringkali berjalan sendiri-sendiri. Menurut pengakuan Wardiman, konsep link and match berangkat dari keadaan riil masyarakat. Sepanjang masa, yang dibutuhkan adalah tenaga kerja terampil, serta lulusan sekolah yang memiliki keterampilan yang memadai (sesuai). Diakui oleh Wardiman, lembaga pendidikan selama kurun waktu sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi kedua tuntutan tersebut:
Indikatornya ialah, banyak lulusan sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Banyak lulusan yang menganggur, Praktis pendidikan selama ini kurang memberikan penekanan pada kebutuhan nyata. Konsep link and match, dalam hal ini lantas dimasukkan sebagai terapi, untuk mengatasi. Secara praktis, perlu dikembangkan kembali sekolah kejuruan dan disusul dengan serangkaian kerja sama Depdikbud dengan perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi yang secara riil menikmati keuntungan, misalnya dalam hal menyediakan tempat untuk pemagangan anak-anak sekolah. Termasuk di dalam rangkaian upaya ini adalah merealisir 20 persen kurikulum lokal.
Dengan kata lain, kebijakan link and match ini merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Jadi, esensi dari relevansi adalah upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan pembangunan. Dalam buku Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro (Balitbang Diknas, 1996), Wardiman menyatakan kebijakan link and match dirasakan semakin penting karena beberapa kecenderungan sebagai berikut.
Pertama, sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional maka semakin meningkat pula tingginya tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertantu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisiliner. Ketiga, pandangan yang cenderung menganggap bahwa tujuan pendidikan hanyalah untuk pengembangan kepribadian sudah mulai bergeser menjadi cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, meliputi pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilan fungsional bagi kehidupan pribadi, warga negara dan warga masyarakat, serta upaya mencari nafkah. Keempat, semakin populernya konsep pengembangan SDM yang mendapatkan prioritas yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas. Konsep pengembangan SDM ini mengimplikasikan bahwa pendidikan merupakan wahana untuk pembangunan dan perubahan sosial, dan pendidikan juga merupakan investasi untuk masa depan.
Implementasi link and match tersebut dapat kita telusuri dalam kurikulum pendidikan 1994. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kurikulum 1994 adalah: (1) bersifat Objective Based Curriculum; (2) nama SMP diganti mejadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum); (3) mata pelajaran PSPB dihapus; (4) program pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran; (5) Program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran; (6) Penjurusan SMA dilakukan di kelas II yang dari program IPA, program IPS, dan program Bahasa. Selain berisi pokok-pokok perubahan di atas, kurikulum 1994 juga menekankan pada pengembangan pendidikan kejuruan melalui jalur Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di sekolah-sekolah kejuruan (SMK).
PSG ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja atau praktik langsung di dunia kerja. Melalui PSG, pendidikan dapat lebih terarah untuk mencapai tingkat keterampilan atau keahlian profesional tertentu. Sedangkan tujuan PSG sendiri antara lain: (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional; (2) memperkokoh link and match antara sekolah dengan dunia kerja; (3) meningkatkan kesangkilan proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas; dan (4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
Konsep dan Spektrum Link and Match
Link secara harfiah berarti adanya pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif, dan match berarti cocok, padan. Pada dasarnya link and match adalah keterkaitan dan kecocokan antara proses dan produk pendidikan dengan kebutuhan (needs, or demands). Kebutuhan ini bersifat sangat luas, multidimensional dan multisektoral, mulai dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat dan Negara, dan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan dunia kerja.
Dari perspektif ini, link lebih menunjuk pada proses yang berarti bahwa proses pendidikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga hasilnya juga match atau cocok dengan kebutuhan pembangunan dilihat dari jumlah, mutu, jenis maupun waktu. Dengan demikian, konsep link and match pada dasarnya adalah supplay and demand dalam arti luas, dunia pendidikan sebagai lembaga yang mempersiapkan SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Kebutuhan tersebut adalah tuntutan dunia kerja atau dunia usaha yang dirasakan amat mendesak. Karena itu, prioritas link and match diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja.
Pada jenjang pendidikan dasar, link and match ditujukan untuk pembentukan pribadi yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, berkemampuan, dan mempunyai keterampilan dasar untuk pendidikan selanjutnya di tingkat menengah, dan untuk bekal hidup. Penekan terakhir ditujukan untuk memperoleh keterampilan dasar sebagai bekal hidup yang belum sepenuhnya mengarah pada bidang kejuruan atau pekerjaan tertentu, tetapi merupakan keterampilan dasar untuk belajar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan konsep link and match, lulusan pendidikan dasar adalah mereka yang mampu belajar tetapi tidak seharusnya dianggap memiliki keterampilan kerja dan siap untuk bekerja. Tenaga terampil harus dihasilkan dari lulusan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang dilengkapi dengan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah.
Pada jenjang pendidikan menengah, link and match, ditujukan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau kemampuan untuk bekerja. Konsep link and match pada pendidikan menengah kejuruan lebih diarahka untuk menghasilkan lulusan yang diproyeksikan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang terampil. Mereka diharapkan mampu mengisi kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja sesuai dengan tingkatannya serta belajar menyesuaikan keterampilanya dengan perkembangan. Untuk tujuan tersebut, penerapan link and match lebih ditujukan pada pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).
Kemudian pada pendidikan tinggi, konsep link and match lebih diarahkan pada peningkatan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jumlah, komposisi menurut keahlian, maupun mutu keahlian yang dimiliki. Pendidikan tinggi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang seimbang, baik dilihat dari kemampuan profesional maupun kemampuan akademik. Kemampuan akademik menekankan pada kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan pada kemampuan dan keterampilan kerja.
Dengan demikian, berarti bahwa konsep link and match berlaku untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Namun, perlu dicatat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin spesifik bidang yang dipelajari, semakin tinggi pula derajat penerapan link and match.
Link and Match: Dilema dan Kritik
Seperti dijelaskan di atas, dasar kebijakan link and match adalah berangkat dari kebutuhan riil masyarakat terhadap dunia kerja. Sepanjang sejarah, dunia industri (usaha) membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai. Tujuan link and match dengan demikian adalah mencetak SDM handal dan terampil yang siap mengisi kebutuhan dunia usaha.
Dalam perkembangannya, penerapan kebijakan link and match memang menuai banyak kritik dan kontroversi serta menyimpan dilema tersendiri. Link and match menjadi sebuah dilema karena di satu sisi kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia, yang dengan demikian mampu bersaing dalam dunia kerja (usaha). Masih hangat dalam ingatan kita, sampai kini masyarakat masih berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk bersekolah di jenjang pendidikan kejuruan, dengan satu harapan mereka dapat lekas bekerja.
Sementara di sisi lain, kenyataan tak selamanya akur dengan harapan kebanyakan orang. Sebab, secara kualitas lulusan pendidikan kejuruan tidak selamanya match dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Banyak pengalaman siswa lulusan SMK Teknik Mesin, misalnya, dalam realitasnya justru bekerja sebagai staf administasi kantor atau buruh pabrik. Sebaliknya, lulusan SMK Akutansi justru menjadi montir di bengkel mobil.
Selanjutnya, realisasi dalam praktik di lapangan juga seringkali bertolak belakang dari rencana yang diterapkan oleh pemerintah. Contoh, belum sepenuhnya janji dan kerja sama antara pemerintah dan dunia bisnis (usaha) seringkali hanya manis di atas kertas. Alhasil, kesempatan kerja lulusan pendidikan kejuruan menjadi sangat terbatas, atau bahkan nihil sama sekali. Dan, kritik mendasar yang dapat kita alamatkan pada konsep link and match ini adalah bahwa terkesan konsep ini hanya berorientasi ekonomis, serta meminggirkan substansi pendidikan sebagai wahana pencerdasan, ruang aktualisasi diri, proses pencarian dan penemuan jati diri, serta proses pemerdekaan (pembebasan) anak didik sesuai naluri dan keinginan mereka. Kritik ini sangat beralasan, sebab dalam naungan konsep ini, anak didik dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu yang berdaya jangka pendek dan berorientasi target. Kita juga dapat menambahkan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk memenuhi serangkaian konsep link and match juga tidak sedikit. Contoh, biaya mengikuti PSG dan biaya membeli peralatan teknis yang mendukung dan sebagainya.
Terus Berkarya
Wardiman Djojonegoro mengemban amanat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun, yakni sejak tahun 1993 sampai tahun 1998. Serah terima jabatan antara Wardiman dan penggantinya yakni Wiranto Arismunandar berlangsung pada 18 Maret 1998. Purna jabatan sebagai menteri, Wardiman pernah stres pada tahun pertamanya setelah pensiun. Padahal, ia sudah mempersiapkan diri sebelum pensiun. Ia berujar, ”Karena banyak membaca buku tentang keadaan di Amerika Serikat dan Eropa, Saya mempersiapkan sekadarnya. Tetapi, saat mulai pensiun, ternyata yang saya bayangkan sebelumnya tentang pensiun berbeda.” Persiapan yang dilakukan tersebut misalnya menyiapkan tabungan untuk keluarga, memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan menerima masukan untuk menikmati hidup dengan melakukan berbagai hobi, seperti membaca buku dan fitness.
Di awal penisun, Wardiman memang banyak mengisi waktu dengan menjalankan hobinya, yaitu fitness dan membaca buku. Dia juga bergabung bersama teman-temannya yang hobi golf. Tetapi, ia mengaku sesudah empat sampai lima kali bermain golf menjadi bosan karena tidak ada tujuan yang jelas. Ia stres karena punya terlalu banyak waktu, tetapi tidak punya program. Ia kehilangan tim yang selama itu membantunya bekerja. Ia juga kehilangan teman-teman dan merasa dilupakan masyarakat. Dalam kondisi inilah Wardiman mulai berubah. Selain menjaga kondisi fisik, ia mulai menyibukkan diri, misalnya dengan belajar tentang komunikasi di lembaga public speaking Toastmasters, menjadi penasihat di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan berceramah di Universitas Padjadjaran yang menjadi almamaternya. Tahun 2004, kegiatannya bertambah dengan menjadi Ketua Yayasan Puteri Indonesia. Dengan berbagai kesibukan, Wardiman mulai merasakan hidup yang berkualitas. Berdasarkan pengalamannya ini, ia pun tak setuju dengan pendapat bahwa penisun adalah waktunya untuk istirahat total.
Sampai saat ini, Wardiman juga masih aktif bergelut dalam dunia pendidikan dengan menjadi pemateri dalam berbagai seminar, simposium, dan workshop di lingkup lembaga pendidikan. Sebagai pengamat pendidikan, ia banyak menelurkan ide, gagasan maupun kritik terhadap dunia pendidikan saat ini.
Selama karirnya, Wardiman menulis sejumlah buku antara lain; Shipping as a Decisive Parameter in Indonesia’s Energy Source Development: Policies for the Shipbuilding Industri (Disertasi, Technische Hogeschool Delft Press, 1985), Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro (Balitbang Diknas, 1996), Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (Balitbang Diknas, 1996), Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM, Tantangan yang Tiada Hentinya (Balitbang Diknas, 1996), Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Balitbang Diknas, 1998)…

(Agus Lempar)